IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI (Studi Kasus Perkara Nomor 081/Pdt.G/2013/PA.Bkt dan Perkara Nomor 0328/Pdt.G.2015/PA.Bkt)

Setia Handayani(1), Aidil Alfin(2*), Dahyul Daipon(3)
(1) IAIN Bukittinggi
(2) IAIN Bukittinggi
(3) IAIN Bukittinggi
(*) Corresponding Author
DOI : 10.30983/alhurriyah.v4i1.1173

Abstract

Ketentuan poligami sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa seorang suami yang akan berpoligami harus memenuhi persyaratan alternatif dan persyaratan kumulatif. Tanpa terpenuhi kedua syarat dimaksud, maka permohonan poligami akan ditolak oleh hakim. Namun dalam kenyataannya, Pengadilan Agama Bukittinggi berbeda dalam memutuskan dua perkara poligami yang keduanya sama-sama memenuhi syarat kumulatif dan tidak memenuhi syarat alternatif. Dalam kasus pertama perkara Nomor 081/Pdt.G/2013/PA.Bkt hakim telah menerima permohonan poligami, sedangkan dalam kasus kedua perkara Nomor 0328/Pdt.G/2015/PA.Bkt. hakim tidak menerima (NO) perkara tersebut. Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang izin poligami di Pengadilan Agama Bukittinggi tidak bersifat mutlak, pertimbangan hakim yang menerima dan memeriksa perkara Nomor 081/Pdt.G/2013/PA.Bkt adalah timbulnya mudharat jika perkara tersebut ditolak walaupun syarat alternatif tidak terpenuhi. Sedangkan hakim yang memeriksa perkara 0328/Pdt.G/2015/PA.Bkt berlandaskan pada ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menolak perkara tersebut karena tidak memenuhi syarat alternatif. Karena tidak terpenuhinya syarat alternatif oleh Pemohon maka permohonan izin poligami mengalami cacat formil. Untuk itu majelis hakim tidak perlu lagi memeriksa pokok perkara tersebut.

Keywords


poligami, syarat alternatif, syarat kumulatif, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

References


Abidin, Slamet dan Aminuddin, Fiqh Munakahat, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999

Afrizal, Hakim Pengadilan Agama Koto Baru Solok, Wawancara Pribadi, Sabtu, 27 Januari 2018, Pukul 19.00 WIB

Ahmad, Karim Ilmi Farhat, Ta’addu az-Zaujat fi al-Adyan, Dar al-Afaq al-‘Arabiyyah, 2007

Arnel, Hakim Pengadilan Agama Maninjau, Wawancara Pribadi, Minggu, 28 Januari 2018, Pukul 11.00 WIB

Doi, A. Rahman I., Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari’ah), Jakarta: Rajawali Pres, 2002

Ghozali,, Abdul Rahman, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2010

Harahap, Yahya, Hukum Perkawinan Nasional, Medan: Zahir Trading Co Medan, 1975

Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Pustaka Setia, 2011

Martias, Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi, Wawancara Pribadi, Jum’at, 12 Januari 2018, Pukul 09.00 WIB

Nasution, Khairuddin, Status Wanita di Asia Tenggara; Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia, Jakarta: INIS, 2002

Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2004

Rafiq, Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pres. 1998

Saebani, Beni Ahmad, Fiqh Munakahat 2, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001

Suryabrata, Sumardi, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cetakan Ke-11, 1998

Sutopo, Istilah dan Adagium Hukum, Semarang: YPPHIM Kantor Perwakilan Jawa Tengah, 2001

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Cetakan I, Jakarta: Grahamedia Press, 2014


Article Statistic

Abstract view : 10 times